INDOPARAMETER.COM — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, memberikan tanggapan positif terhadap paparan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dalam Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jumat (22/8/2025).
Dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Lampung itu, Gubernur Mirza menjelaskan strategi pemerintah provinsi dalam menyusun APBD 2026 dengan menekankan target pendapatan daerah yang realistis, terukur, dan akuntabel. Menurut Mirza, hal itu dilakukan dengan memperhatikan potensi riil daerah, tren ekonomi makro, kebijakan transfer pusat, dan kemampuan perangkat daerah.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD, serta koordinasi aktif dengan pemerintah pusat untuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Fiskal menjadi fokus kami,” ujar Gubernur Mirza. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan aset daerah dan potensi lainnya untuk mendukung pembangunan yang merata dan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Giri Akbar menyambut baik upaya pemerintah provinsi yang menekankan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, serta partisipasi masyarakat.
“Kami mengapresiasi strategi yang disampaikan Gubernur. Sinergi yang dibangun akan menjadi fondasi penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus memastikan belanja daerah berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Giri menambahkan, DPRD Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026 agar program pembangunan daerah berjalan optimal, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, Giri menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah. “Kami berharap setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan prioritas pembangunan dalam RKPD 2026, seperti percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan reformasi birokrasi,” kata Giri.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga mengapresiasi masukan dan kritik konstruktif dari para fraksi DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
(*)
