INDOPARAMETER – BANDARLAMPUNG, Pj. Gubernur Lampung Samsudin menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya mencegah kebocoran anggaran, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto pada Rakornas di Sentul (7/11/2024).
Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Eksekutif Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Rabu (22/1/2025). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan perwakilan BPKP untuk membahas langkah strategis dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
“Ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh BPKP. Setiap awal tahun anggaran, BPKP wajib menyampaikan apa yang harus kita lakukan ke depan, termasuk bagaimana menyusun program yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan,” ungkap Samsudin.
Ia menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, diperlukan program-program yang relevan dengan prioritas pembangunan nasional. Beberapa target utama dalam Asta Cita RPJMN 2025-2029 meliputi:
- Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8%.
- Pengentasan kemiskinan, dengan target 2029 turun menjadi 4,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2026.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan Human Capital Index meningkat 0,59% pada 2029.
“Tiga hal inilah yang menjadi prioritas kita dalam penyusunan program. Untuk mencapainya, dibutuhkan perencanaan yang tepat, relevan, dan berfokus pada target kinerja dengan program yang konkret dan tepat sasaran,” lanjut Samsudin.
Samsudin juga mengingatkan bahwa arahan Presiden Prabowo pada Rakornas tahun lalu menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bebas dari kebocoran. “Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan makmur, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak sejahtera. Fokus kita adalah melayani masyarakat dengan program yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Evaluasi dan Peran Strategis BPKP
Dalam acara yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menjelaskan bahwa kegiatan Eksekutif Meeting ini merupakan bagian dari evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia.
“Kegiatan ini merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo agar seluruh program prioritas pembangunan dikawal oleh BPKP. Sebagai internal auditor Presiden, kami bertugas memastikan target-target kinerja dalam Asta Cita RPJMN 2025-2029 dapat diwujudkan di setiap daerah,” jelas Nani.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPKP tidak dilakukan pada tahap akhir atau post audit, melainkan dimulai sejak proses perencanaan. “Kami ingin memastikan bahwa perencanaan yang dibuat benar-benar mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Empat Aspek Evaluasi RPJMD
Nani juga menekankan bahwa RPJMD yang memadai harus memenuhi empat aspek utama, yaitu:
- Penetapan Ultimate Outcome.
- Konvergensi perencanaan dan penganggaran.
- Penetapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait sektor.
- Ketepatan indikator dan target program, kegiatan, serta subkegiatan.
Lebih lanjut, kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program, mengevaluasi potensi ketercapaian kinerja, memantau tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan memberikan saran perbaikan.
Lima Sektor Prioritas
Nani menjelaskan bahwa evaluasi ini mencakup lima sektor prioritas, yaitu:
- Pendidikan.
- Kesehatan.
- Kemiskinan.
- Stunting.
- Ketahanan pangan.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis demi pencapaian ultimate outcome yang telah ditetapkan, sehingga pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien,” pungkas Nani.
