INDOPARAMETER – Metro, Sebanyak 171 tenaga honorer yang dibebastugaskan oleh Unit Pengelola Irigasi (UPI) BBWS Mesuji Sekampung berkumpul di Sekretariat Jalan Alamsyah, Kota Metro, guna membahas langkah penolakan atas pembebastugasan yang dialami mereka, Jumat (7/2/2025). Keputusan ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025, yang berimbas pada pemutusan kerja honorer tanpa adanya kompensasi yang layak. Langkah tersebut menuai protes karena dinilai berpotensi mengganggu pengelolaan irigasi yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan di daerah tersebut.
Dampak Besar terhadap Pertanian dan Swasembada Pangan
Ade Suryani, perwakilan pegawai honorer UPI BBWS Mesuji Sekampung, menegaskan bahwa keputusan ini akan berdampak serius pada program swasembada pangan. Pengelolaan air irigasi yang selama ini dilakukan oleh pegawai honorer menjadi faktor penting dalam mendukung pertanian.
“Pastinya kami menolak PHK yang dilakukan melalui surat Kepala BBWS Mesuji Sekampung tentang pembebasan tugas operasional dan tenaga pendukung kegiatan anggaran 2025,” tegasnya.
Para tenaga honorer meminta pemerintah daerah dan BBWS Mesuji Sekampung untuk membuka ruang dialog guna mencari solusi terbaik, tanpa mengorbankan stabilitas pertanian. Jika keputusan ini tidak ditinjau ulang, maka pembagian air untuk lahan pertanian dapat terganggu, berisiko menurunkan hasil panen secara drastis, dan mengancam mata pencaharian ribuan petani.
Keputusan Sepihak yang Merugikan
Menurut Ade, honorer yang diberhentikan selama ini bertugas sebagai Petugas Pintu Air (TPOP), yang memiliki peran penting dalam mengatur distribusi air ke lahan pertanian. Mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, tetapi kini diberhentikan tanpa adanya kompensasi, dan hak-hak mereka tidak dipenuhi.
“Keputusan sepihak ini sangat merugikan kami. Ditambah lagi, honor bulan Januari kami belum dibayarkan. Pemutusan kerja ini tanpa kompensasi sama sekali,” ungkapnya.
Sebanyak 171 pegawai di Daerah Irigasi (DI) Way Sekampung dan 62 pegawai di DI Wayrarem kehilangan pekerjaan. Dengan pengurangan ini, pengelolaan irigasi di dua wilayah strategis tersebut berpotensi terganggu dan berdampak langsung pada produktivitas pertanian.
Ancaman bagi Program Swasembada Pangan
BBWS Mesuji Sekampung seharusnya mendukung program ketahanan pangan nasional. Namun, keputusan pemutusan tenaga honorer justru berpotensi menghambat distribusi air ke sawah petani. Jika dibiarkan, kondisi ini akan berdampak pada ribuan hektar lahan pertanian di Lampung, mengancam ketersediaan pangan, dan berpotensi menaikkan harga beras di pasaran akibat pasokan yang menurun.
“Pemerintah harus mempertimbangkan ulang keputusan ini. Jika alasan anggaran menjadi kendala, maka harus dicari solusi seperti penyerapan tenaga honorer dalam skema lain atau program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” imbuhnya.
Jika pemerintah tidak segera turun tangan, pemutusan kerja ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan di sektor pertanian, mengurangi kepercayaan petani terhadap kebijakan pemerintah, serta menghambat program pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, kekurangan tenaga teknis dalam pengelolaan irigasi bisa memperburuk infrastruktur pertanian, yang selama ini sangat bergantung pada sistem pengairan yang dikendalikan oleh petugas honorer.
Langkah Lanjutan: Audiensi ke Bandar Lampung
Para tenaga honorer yang terdampak akan berangkat ke Bandar Lampung untuk melakukan audiensi dengan pihak terkait. Mereka berharap ada keputusan yang bijak yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kesejahteraan pegawai honorer, serta kepentingan ketahanan pangan nasional.
“Kami hanya berharap agar keputusan ini dievaluasi dan ada solusi yang lebih baik bagi kami. Jika ini terus dibiarkan, masalah sosial dan ekonomi akan muncul di kalangan honorer dan keluarga mereka,” tandas Ade.
Selain dampak ekonomi langsung bagi pegawai honorer yang kehilangan pekerjaan, keputusan ini juga berpotensi memperburuk tingkat pengangguran di daerah tersebut. Dengan tidak adanya program kompensasi atau alternatif solusi bagi honorer, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan baru, mengingat keterampilan mereka sangat spesifik dalam pengelolaan irigasi dan pertanian.
Dengan ancaman terhadap distribusi air irigasi dan produktivitas pertanian, keputusan ini perlu ditinjau ulang agar pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Lampung tetap terjaga. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk mencegah krisis pangan dan ketidakstabilan ekonomi yang lebih besar akibat keputusan ini. (red/)
