Bandar Lampung – Penunjukkan Komisaris Utama (Komut) Bank Lampung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meskipun telah sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) beberapa waktu lalu, memicu beragam tanggapan di kalangan masyarakat dan pengamat.
Banyak pihak menilai proses tersebut kurang mencerminkan prinsip etika dan profesionalisme, serta berbau kepentingan pribadi dan politis, sehingga dikhawatirkan mengabaikan fungsi strategis yang seharusnya melekat pada posisi penting di lembaga keuangan daerah tersebut.
Tidak lama setelah itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menjadi sorotan karena dikabarkan akan segera membuka proses perekrutan jajaran direksi untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PT Bank Lampung. Hal ini sekaligus menandai rencana strategis Pemprov Lampung untuk memperkuat peran serta pengelolaan BUMD yang merupakan salah satu pilar penggerak pembangunan daerah.
Lebih jauh, Pemprov Lampung juga tengah mempersiapkan pengisian posisi direksi pada lima BUMD baru yang telah resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang rampung disahkan pada tahun 2022. Kelima BUMD tersebut memiliki bidang usaha yang strategis dan sangat relevan dengan potensi serta kebutuhan pembangunan daerah, yakni:
PT Bumi Agro Lampung Sejahtera – berfokus pada sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian Lampung dan memiliki potensi besar untuk pengembangan agribisnis yang modern dan berkelanjutan.
PT Wisata Indah Lampung – bergerak di bidang pariwisata, sektor yang dipandang memiliki daya tarik tinggi sebagai sumber pendapatan baru sekaligus sarana untuk mempromosikan kekayaan budaya dan alam Lampung secara lebih luas.
PT Lampung Usaha Energi – menekankan pada pengembangan energi, sebuah bidang yang sangat strategis di tengah tantangan ketahanan energi nasional serta dorongan menuju energi terbarukan.
PT Trans Lampung Berjaya – beroperasi di sektor perhubungan, yang merupakan tulang punggung konektivitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Lampung.
PT Lampung Sarana Karya – fokus pada pembangunan infrastruktur, yang menjadi fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Marindo juga menambah kan langkah Pemprov Lampung ini menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola BUMD yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Perekrutan dan pengisian posisi strategis di BUMD tidak sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan harus didasari pada integritas, kompetensi, serta visi yang mampu mendorong sinergi antara sektor publik dan bisnis untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.
Dengan demikian, diharapkan pengelolaan BUMD ke depan dapat menjadi contoh praktik good governance yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, serta memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi yang maju, mandiri, dan berdaya saing.Tutupnya
