INDOPARAMETER.COM — Ada yang berbeda dari pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) DPRD Provinsi Lampung tahun ini. Jika sebelumnya kegiatan serupa kerap digelar di hotel berbintang, kali ini seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, kompleks Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (18/9/2025).
Bimtek yang menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Pusat itu sekaligus menjadi momentum penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD Lampung dan Ketua BPIP, Yudian Wahyudi.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyebut langkah itu bukan sekadar perubahan lokasi, melainkan bentuk komitmen moral lembaganya untuk lebih efisien dan transparan dalam penggunaan anggaran.
“Mulai hari ini, kami di DPRD Lampung berkomitmen penuh untuk mengubah pola penyelenggaraan kegiatan. Gedung-gedung pemerintahan akan kami maksimalkan untuk menunjang berbagai aktivitas, baik rapat, bimbingan teknis, maupun kegiatan kedewanan lainnya,” ujarnya.
Jika dulu DPRD kerap dikritik karena kegiatan dinilai boros dan jauh dari esensi pelayanan publik, kini pola itu berbalik arah. Giri menegaskan, pemanfaatan fasilitas milik pemerintah adalah cara sederhana namun bermakna untuk merawat kepercayaan publik.
“DPRD adalah rumah rakyat. Sudah semestinya kami mengedepankan fasilitas publik yang memang dibangun untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Langkah ini juga disebut sebagai jawaban atas kritik publik yang selama ini menyoroti efektivitas dan transparansi penyelenggaraan kegiatan kedewanan. Dengan menghapus kebiasaan rapat di hotel, DPRD Lampung ingin menunjukkan perubahan dari kultur seremonial menuju praktik efisiensi yang nyata.
Sementara itu, Ketua BPIP Pusat Yudian Wahyudi mengapresiasi inisiatif DPRD Lampung yang dianggap selaras dengan semangat Pancasila itu sendiri kesederhanaan yang berpihak kepada rakyat.
“Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara BPIP dan DPRD Lampung diharapkan mampu memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus perubahan global,” kata Yudian.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memperkuat kesadaran ideologis, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan program PIP tahun 2026 yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Seluruh 85 anggota DPRD Lampung hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen kolektif memperkuat nilai-nilai Pancasila di daerah.
Di tengah publik yang haus akan keteladanan, DPRD Lampung memilih untuk tidak hanya berbicara tentang efisiensi, tetapi mencontohkannya. Dari hotel ke Balai Keratun, dari simbol kemewahan menuju praktik kesederhanaan sebuah langkah kecil yang mengandung pesan besar: kembali pada esensi pengabdian.
(*)
