Indoparameter.com – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, mengingatkan insan pers agar tidak hanya terpaku pada kecepatan informasi di era digital, tetapi tetap mengedepankan akurasi dan tanggung jawab jurnalistik. Pesan itu ia sampaikan saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang jatuh pada 9 Februari.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pers memiliki peran vital sebagai pilar demokrasi yang menjaga keseimbangan informasi di tengah derasnya arus berita, terutama di media sosial yang kerap menjadi ladang hoaks.
“Semoga insan pers Indonesia terus menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, sehingga mampu mencerdaskan serta mencerahkan masyarakat,” kata Kostiana, Senin (9/2/2026).
Ia menilai, posisi pers tidak sekadar menyampaikan berita, tetapi juga mengawal jalannya pembangunan dan menjaga transparansi pemerintahan. Dalam praktiknya, media juga menjadi penghubung penting antara pemerintah dengan masyarakat luas.
“Pers itu jembatan informasi. Tanpa pers yang independen dan profesional, masyarakat bisa kehilangan arah dalam memahami kebijakan maupun isu publik,” ujarnya.
Kostiana juga menyoroti tantangan pers di era digital yang semakin kompleks. Informasi yang beredar begitu cepat di media sosial sering kali tidak melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini membuat masyarakat rawan terpapar kabar bohong atau disinformasi.
Karena itu, ia meminta insan pers tetap berpegang teguh pada prinsip verifikasi, akurasi, dan literasi digital dalam setiap karya jurnalistik.
“Kecepatan penting, tapi kebenaran jauh lebih penting. Pers harus menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks,” tegas Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tersebut.
Menurutnya, dalam kehidupan sehari-hari, media menjadi sumber rujukan publik untuk berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan pemerintah, pendidikan, ekonomi hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
Jika pers bekerja secara kredibel, kata dia, maka opini publik yang terbentuk juga akan sehat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Ia pun berharap peringatan Hari Pers Nasional tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan pers untuk memperkuat komitmen terhadap kode etik jurnalistik.
“Pers kuat, masyarakat tercerahkan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari, bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penetapan HPN sendiri telah diresmikan pemerintah sejak tahun 1985 sebagai bentuk penghormatan terhadap peran pers dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.
(***)
