METRO INDOPARAMETER – Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Wisma Haji Al-Khairiyah, Metro Pusat, Kamis (12/3/2026).
Mengusung tema “Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Pondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan”, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Lampung yang diwakili Inspektorat Provinsi Bayana, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, Wakil Wali Kota, jajaran Forkopimda, serta para pemangku kepentingan lainnya. Forum berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta.
Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Ia menyebut tahun 2027 akan menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi pembangunan Kota Metro.
“RKPD Tahun 2027 harus menjadi dokumen yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, realistis terhadap kemampuan fiskal daerah, serta selaras dengan RPJMD dan kebijakan nasional maupun provinsi,” ujar Ria di hadapan peserta forum.
Menurutnya, DPRD Kota Metro telah menginventarisasi berbagai aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, serta penyerapan langsung di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi tersebut kemudian dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi salah satu bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Ria menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi keluhan masyarakat, terutama terkait kondisi infrastruktur. Ia menyebut masih banyak jalan berlubang dan rusak yang menghambat mobilitas warga, merusak kendaraan, hingga meningkatkan risiko kecelakaan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta pembangunan sistem drainase yang terintegrasi di seluruh wilayah Kota Metro.
“Meskipun ada kebijakan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, kami berharap penataan infrastruktur tetap menjadi skala prioritas pembangunan di Kota Metro,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Ria juga menyoroti sektor kesehatan. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pengendalian penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD) dan tuberkulosis (TBC), serta penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.
Ia juga menyinggung masih adanya kendala administrasi yang dialami peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam mengakses layanan kesehatan.
Di sektor pertanian, Ria mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Kota Metro. Ia menilai alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Harus ada komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Metro,” pungkasnya. (ADV)
