INDOPARAMETER – METRO, Ratusan tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kota Metro menggelar aksi di depan Komisi 1 DPRD Kota Metro, Jumat (24/01/2025), untuk menyuarakan tuntutan mereka. Di ruang rapat Sekretariat DPRD Kota Metro, mereka menuntut perubahan besar: pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, kenaikan gaji sesuai standar UMK, dan penghapusan tes seleksi bagi yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Kehadiran mereka bukan hanya sekadar forum diskusi, melainkan perjuangan yang telah lama mereka rasakan: keadilan yang seringkali terabaikan.
Tuntutan Tegas: Tenaga Honorer Panggil Perhatian Dewan
Pemandangan yang menyentuh terjadi saat tenaga honorer yang berasal dari berbagai sektor—mulai dari tenaga teknis, kesehatan, hingga pendidikan—sama-sama mengangkat suara mereka dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Metro, Amrulloh SH, MH, bersama Sekretaris Komisi 1, Kun Komaryati SE, dan Anggota Komisi 1, Wasis Riyadi S.Sos, M.H. Mereka tidak hanya membawa aspirasi pribadi, tetapi juga memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer lainnya di Kota Metro.
Apa Saja yang Dituntut Tenaga Honorer?
- Status PPPK Penuh Waktu untuk Semua Tenaga Kontrak
Salah satu tuntutan paling utama adalah pengangkatan status mereka menjadi PPPK penuh waktu. Ratusan tenaga honorer yang hadir menginginkan pengangkatan ini dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan masa kerja. Mereka berharap pengabdian bertahun-tahun mereka di sektor publik dihargai dengan status yang lebih jelas dan hak-hak pekerja yang lebih layak. - Kenaikan Gaji Sesuai UMK Kota Metro
Tuntutan kedua yang mengemuka adalah kenaikan gaji. Para tenaga honorer mengungkapkan bahwa upah mereka selama ini jauh dari standar Upah Minimum Kota (UMK) Kota Metro. Beberapa dari mereka bahkan mengaku harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara gaji yang diterima jauh di bawah ekspektasi. - Pembukaan Formasi PPPK yang Lebih Luas
Mereka juga meminta agar lebih banyak formasi PPPK dibuka untuk memberi kesempatan bagi lebih banyak tenaga honorer yang belum terangkat menjadi PPPK. Pembukaan formasi baru dianggap sangat penting untuk memberikan harapan bagi mereka yang sudah lama berstatus kontrak. - Revisi Peraturan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Banyak tenaga honorer yang mengusulkan agar peraturan yang ada direvisi, mengingat mereka sudah lama bekerja tanpa mendapatkan jaminan status yang jelas. “Kami ingin diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu seperti saat ini,” ungkap salah satu tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. - Penghapusan Tes Seleksi bagi Tenaga Honorer yang Telah Lama Mengabdi
Bagi tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun, tes seleksi dinilai tidak relevan. Banyak dari mereka yang sudah berusia lebih dari 50 tahun dan merasa bahwa pengalaman mereka selama bertahun-tahun di lapangan cukup untuk menggantikan proses ujian seleksi.
DPRD Kota Metro Respon Aspirasi dengan Komitmen
Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Metro, Kun Komaryati SE, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak tenaga honorer. “Kami memahami aspirasi ini dan akan berupaya maksimal untuk memastikan tuntutan mereka didengar dan dijalankan dengan bijak. Kami akan berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Metro dan mengupayakan solusi terbaik,” ujarnya.
Kun juga menjelaskan bahwa Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu bisa menjadi dasar hukum dalam memperjuangkan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu, tergantung pada evaluasi kinerja dan anggaran yang tersedia.
Sementara itu, Ketua Komisi 1, Amrulloh SH, MH, juga memberikan pernyataan tegas mengenai langkah yang akan diambil oleh Komisi 1. “Kami akan terus melakukan kajian mendalam terhadap regulasi yang ada. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi tenaga honorer, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tutup Amrulloh.
Apa Langkah Selanjutnya?
Rapat Dengar Pendapat ini adalah langkah awal dalam perjuangan tenaga honorer untuk mendapatkan hak-hak mereka. Komisi 1 DPRD Kota Metro berjanji akan menindaklanjuti semua tuntutan ini dengan serius. Mereka akan melakukan kajian lebih mendalam, berkomunikasi dengan pihak berwenang, dan memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga honorer.
Dengan semangat yang tinggi dan harapan yang besar, ratusan tenaga honorer Kota Metro berharap perubahan segera datang. Mereka tidak hanya memperjuangkan status pekerjaan, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka dan keluarga mereka.
