INDOPARAMETER.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Kiai Mirza, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dukungan itu diarahkan agar BUMD semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10). Rapat itu turut dihadiri dua anggota Fraksi yang kini memimpin Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Dilansir dari voxlampung.com, menurutnya keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung berjalan sesuai prinsip good governance, efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus menjadi momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD, kata Ade, tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga harus produktif, menghasilkan keuntungan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berdampak positif pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat strategis untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung. Menurut Ade, kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD, baik di tingkat provinsi maupun lintas daerah, perlu dikembangkan melalui kajian yang matang dan berorientasi pada kemandirian ekonomi rakyat.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Ade menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, dan produktif. Ia menilai, kepemimpinan Kiai Mirza menjadi momentum penting untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade.
(*)
