Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri RI. Kegiatan berlangsung secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).
Rapat diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bani Ispriyanto bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pada pekan kedua April 2026 Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,88 persen. Penurunan harga dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas, di antaranya daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Capaian tersebut menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mulai dari pemantauan harga, pengawasan distribusi, hingga menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok.
Meski demikian, Pemprov Lampung tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga di sejumlah daerah. Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran tercatat masuk dalam 10 daerah di Sumatera dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen. Sementara di Kabupaten Lampung Utara, harga beras medium tercatat sedikit berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan (month-to-month). Kenaikan harga masih didorong kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi, dengan komoditas utama seperti cabai, beras, telur, serta daging ayam ras.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan berbagai strategi, di antaranya pemantauan harga harian, penguatan distribusi pangan, serta peningkatan produksi komoditas strategis.
Pemerintah daerah juga mempercepat pengembangan kawasan budidaya cabai seluas 300 hektare guna mengurangi defisit produksi cabai rawit yang mencapai 3.427 ton dan cabai besar sekitar 1.300 ton.
Di sisi lain, stabilisasi pasokan pangan diperkuat melalui penyaluran 1.742 ton beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog, serta distribusi 2,7 juta liter Minyakita di seluruh wilayah Lampung.
Selain pengendalian inflasi, Pemprov Lampung juga mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Hingga April 2026, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan pembangunan 22.189 unit rumah baru serta peningkatan kualitas 10.434 unit rumah melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU).
Program tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota mengintegrasikan program perumahan ke dalam APBD Tahun 2026 dan 2027 agar pelaksanaannya lebih optimal.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
ADV
