Bandar Lampung | Indoparameter.com – Wakil Gubernur Lampung sekaligus Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, membuka Rapat Program Kerja LKKS Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Rabu (13/5/2026).
Mengusung tema “Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial”, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Jihan menegaskan bahwa LKKS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurutnya, melalui sinergi yang kuat, LKKS diharapkan mampu menghadirkan program-program sosial yang adaptif, efektif, dan tepat sasaran di tengah berbagai tantangan sosial serta keterbatasan fiskal.
“LKKS harus mampu menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing serta memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat,” ujar Jihan.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 228 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Potensi tersebut dinilai harus terus diperkuat melalui kerja sama, inovasi, serta penyusunan program kerja yang terarah agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Jihan juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program strategis telah dijalankan, mulai dari penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, hingga pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, LKKS diharapkan mampu menghadirkan program-program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat rentan, penguatan kapasitas keluarga prasejahtera, serta peningkatan kepedulian sosial secara berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota LKKS untuk bekerja secara efektif, terukur, serta mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan, dan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan,” tegasnya.
Melalui rapat program kerja ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir berbagai gagasan dan langkah konkret yang mampu memperkuat pembangunan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
