INDOPARAMETER – BANDAR LAMPUNG, Pj. Gubernur Lampung Samsudin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi, menyusul terjadinya banjir yang melanda enam kabupaten/kota di Lampung. Rakor ini diikuti oleh BNPB, BMKG, BBWS Mesuji-Sekampung, Institut Teknologi Sumatera, serta BPBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan digelar di Ruang Abung Balai Keratun, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Senin (20/1/2025).
Bencana hidrometeorologi, yang disebabkan oleh faktor cuaca seperti curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan, dapat berupa banjir, kekeringan, longsor, hingga kebakaran hutan.
Dalam sambutannya, Samsudin menyampaikan bahwa Provinsi Lampung tengah memasuki musim penghujan yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Februari 2025. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lampung berpotensi mengalami curah hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu bencana banjir di beberapa wilayah.
Pada 17 Januari 2025, enam kabupaten/kota, yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat, terdampak banjir. Kota Bandar Lampung merupakan wilayah yang paling parah, dengan 19 titik banjir yang menggenangi 14.160 rumah.
Samsudin menegaskan bahwa permasalahan banjir menjadi hal yang mendesak untuk segera diselesaikan bersama, karena telah menimbulkan kerugian dan kerusakan yang signifikan. Ia juga mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung yang telah menginisiasi pelaksanaan rakor ini sebagai respons cepat terhadap bencana banjir.
“Saya mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah melalui Kalaksa BPBD Se-Provinsi Lampung agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan ancaman bencana hidrometeorologi,” lanjut Samsudin.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, baik yang melalui BPBD Kabupaten/Kota maupun yang diserahkan langsung kepada warga. Bantuan yang diberikan meliputi perahu karet, sembako, obat-obatan, Family Kits, dan lainnya.
“Dan begitu juga himbauan bagi seluruh lapisan masyarakat, NGO, dan Badan Usaha yang ingin menyalurkan bantuan, kita arahkan untuk berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Lampung atau BPBD Kabupaten/Kota agar bantuan sampai kepada pihak yang berhak menerima,” himbaunya.
Dalam rapat koordinasi ini, Samsudin menggarisbawahi beberapa langkah-langkah penting dalam mengantisipasi dampak bencana yang lebih besar, antara lain:
- Pemerintah Kabupaten/Kota agar meningkatkan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan memastikan masyarakat terdampak terdata serta mendapatkan bantuan.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penanganan bencana, mengidentifikasi penyebab bencana, dan melaporkan strategi penanganannya.
- Terus mengedukasi masyarakat yang tinggal di wilayah rentan bencana untuk mencegah korban dan kerugian material.
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga, baik pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, khususnya dalam upaya respon dan reaksi cepat penanggulangan bencana.
Samsudin berharap rakor ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Provinsi Lampung.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Lukmansyah menyerahkan secara simbolis bantuan dukungan penanganan darurat bencana banjir kepada Pj. Gubernur Samsudin. Bantuan tersebut berupa Dana Siap Pakai (DSP) Operasional sebesar 150 juta rupiah, tenda pengungsi 2 set, tenda keluarga 10 unit, paket sembako 200 paket, makanan siap saji 100 paket, hygiene kit 100 paket, matras dan selimut masing-masing 200 lembar, pompa alkon 1 unit, serta geobag/karung bahan banjir 100 lembar.
