Bandar Lampung, Indoparameter.com – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino 2026 yang diperkirakan memicu kemarau panjang dan berdampak pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, hingga perekonomian daerah.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi mitigasi El Nino yang dipimpin Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (10/4/2026), sebagai tindak lanjut atas peringatan pemerintah pusat dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kemarau ekstrem tahun ini.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas produksi pangan, sehingga langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini.
“Kami telah menerima peringatan bahwa fenomena El Nino tahun ini berpotensi memengaruhi produksi pangan. Karena itu, seluruh pihak harus serius melakukan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya dapat diminimalkan,” ujar Gubernur.
Menurut Mirza, produksi gabah Lampung mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun atau setara dengan 1,7 juta ton beras. Dari jumlah tersebut, kebutuhan konsumsi masyarakat Lampung hanya sekitar 800 ribu ton, sehingga sisanya menjadi pasokan penting bagi berbagai daerah di Indonesia.
Karena itu, gangguan produksi akibat kemarau panjang dikhawatirkan tidak hanya berdampak terhadap Lampung, tetapi juga terhadap ketahanan pangan nasional.
Selain sektor pertanian, Gubernur menilai El Nino juga berpotensi memicu perlambatan ekonomi, menurunkan pendapatan petani, serta mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diantisipasi secara baik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjelaskan berdasarkan informasi BMKG, fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026, dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Juli hingga September 2026.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi menjadi informasi yang harus segera ditindaklanjuti. Seluruh kabupaten dan kota perlu mulai mengantisipasi risiko kekeringan dari sekarang,” kata Jihan.
Menurutnya, dampak El Nino diperkirakan akan meluas ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, hortikultura, perkebunan, hingga ketersediaan air bersih di permukiman. Kondisi cuaca kering juga berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Untuk mengurangi dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah strategi mitigasi lintas sektor.
Di bidang pertanian, pemerintah mendorong percepatan masa tanam pada April–Juni 2026, penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan, optimalisasi pompanisasi, serta perluasan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Sementara di sektor sumber daya air, langkah yang disiapkan meliputi revitalisasi embung, pembangunan sumur bor, distribusi air bersih, serta penyediaan irigasi darurat melalui kolaborasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas PUPR, PDAM, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Pemerintah daerah juga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengaktifkan kembali satuan tugas (Satgas) Karhutla, meningkatkan patroli di titik rawan kebakaran, serta memperketat pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan.
Di sektor kesehatan, koordinasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas akan diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA serta memastikan ketersediaan air bersih dan sistem surveilans penyakit tetap berjalan optimal.
Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan rutin menggelar koordinasi lintas OPD untuk memantau perkembangan kondisi cuaca, mengevaluasi langkah mitigasi, dan menetapkan status darurat apabila diperlukan.
Melalui langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dampak El Nino terhadap ketahanan pangan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat dapat ditekan sehingga aktivitas pembangunan tetap berjalan secara optimal. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
adv
